ISTANBUL, iNews.id - Greenland menjadi sorotan internasional setelah presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump ingin membeli wilayah tersebut. Rencana Trump itu jelas ditentang pemerintah Greenland.
Wilayah yang berada dekat dengan Kutub Utara saat ini berstatus sebagai wilayah otonomi penuh dari Denmark, bukan negara yang berdiri sendiri.
Terkait rencana Trump itu, Perdana Menteri Greenland Mute Egede mendorong kemerdekaan wilayahnya dari Denmark. Dia menyebut kemerdekaan sebagai langkah menuju pembebasan dari belenggu era kolonial.
Dalam pidato Tahun Baru 2025, Jumat (3/1/2025), dia menegaskan Greenland memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.
Egede lalu menyoroti ketimpangan yang masih terjadi dalam hubungan Greenland dengan Denmark. Sejak menjadi koloni Denmark pada 1979, Greenland menikmati subsidi tahunan sebesar 500 juta euro per tahun.
"Sejarah dan kondisi saat ini telah menunjukkan bahwa kerja sama kita dengan Kerajaan Denmark belum berhasil menciptakan kesetaraan penuh," kata Egede, seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (4/1/2025).
Egede mengusulkan referendum untuk memperoleh kemerdekaan bisa disamakan waktunya dengan pemilihan anggota parlemen Greenland yakni pada April mendatang.
"Pekerjaan telah dimulai untuk membuat kerangka kerja bagi Greenland sebagai negara merdeka," katanya, sambil mendesak warga untuk mendukung visi tersebut.
Greenland memiliki parlemen dan pemerintahan sendiri serta memasukkan dua anggota parlemen Folketing Denmark.
Wilayah itu memperoleh hak untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Denmark setelah melalui referendum pada 2009. Meski demikian Greenland tampaknya masih merasa nyaman di bawah naungan Denmark.