Menurut Teodoro, unggahan tersebut memperlihatkan cara aparat propaganda Partai Komunis China memandang rakyat Filipina.
"Ejekan terhadap putusan arbitrase 2016 serta glorifikasi kekerasan terhadap rakyat dan prajurit Filipina menunjukkan kebangkrutan moral dan intelektual mesin propaganda China," ujarnya.
Dia menambahkan, tindakan tersebut semakin menguatkan kebijakan Kementerian Pertahanan Filipina untuk tidak menjalin hubungan maupun kerja sama di tingkat menteri dan militer dengan Partai Komunis China ataupun lembaga-lembaganya.
"Gelombang perilaku Partai Komunis China belakangan ini terlalu jelas untuk diabaikan. Tindakan dehumanisasi terbaru ini semakin menunjukkan bahwa mereka bukan aktor yang percaya diri ataupun tetangga yang dapat dipercaya," katanya.
Kementerian Luar Negeri Filipina juga mengecam video tersebut. Perbedaan pandangan mengenai isu hukum dan politik tidak dapat dijadikan alasan untuk menyebarkan materi visual yang menghina.