Woodward mengatakan, Inggris ingin mendorong pendekatan multilateral untuk mengelola peluang besar dan risiko yang dimiliki kecerdasan buatan bagi umat manusia. “Ini akan membutuhkan upaya global,” tuturnya.
Dia menekankan, di satu sisi AI punya manfaat sangat besar. Beberapa manfaatnya antara lain dapat membantu program pembangunan PBB, meningkatkan operasi bantuan kemanusiaan, membantu operasi penjaga perdamaian, dan mendukung pencegahan konflik, termasuk dengan mengumpulkan dan menganalisis data. “Ini berpotensi membantu kita menutup kesenjangan antara negara berkembang dan negara maju,” tuturnya.
Akan tetapi, kata Woodward, sisi risiko AI juga menimbulkan pertanyaan keamanan serius yang juga harus ditangani.
Upaya untuk mengatur AI dirasa semakin mendesak dengan munculnya generasi baru kecerdasan buatan yang memberikan chatbots seperti ChatGPT kekuatan untuk menghasilkan teks, gambar, video, dan audio yang menyerupai karya manusia. Pada pertengahan bulan lalu, anggota Parlemen Uni Eropa menandatangani serangkaian aturan komprehensif pertama di dunia untuk kecerdasan buatan.
Pada Mei lalu, CEO OpenAI, Sam Altman, mengatakan kepada Senat AS bahwa intervensi pemerintah akan sangat penting untuk mengurangi risiko sistem AI yang semakin kuat. Pemimpin perusahaan kecerdasan buatan yang membuat ChatGPT berpendapat, seiring kemajuan teknologi ini, orang-orang khawatir tentang bagaimana hal itu dapat mengubah hidup mereka.
Altman pun mengusulkan pembentukan badan di AS ataupun badan untuk skala global yang akan diberi wewenang untuk menerbitkan lisensi sistem AI paling kuat. Badan ini nanti juga memiliki wewenang untuk mencabut lisensi tersebut dan memastikan kepatuhan dengan standar keselamatan.