2.Bayi tabung dari pasangan suami-istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3.Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4.Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.
Sebagai tambahan, fatwa tersebut sebenarnya senada dengan apa yang telah dibahas pada bahtsul masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim terkait hukum bayi tabung.
Pada bahtsul masail 26-27 Agustus 1981 itu, status hukum bayi tabung diperinci (ditafsil):
1. Pertama, apabila sperma yang ditabung dan dimasukkan ke dalam Rahim wanita tersebut ternyata bukan sperma suami istri, maka hukumnya haram.
2. Kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut suami istri, tetapi cara mengeluarkan sperma tidak dengan cara yang diperbolehkan syara’ (muhtaram) maka hukumnya juga haram.