Zainul kemudian mempertanyakan kinerja tim teknologi informasi BPJS Kesehatan. Dia menilai data baru seharusnya bisa dibandingkan dengan data lama untuk melihat peserta yang terdampak.
"Kan Bapak kroscek kan? Dari data yang baru ini, ternyata ada yang enggak keangkut, kan mestinya begitu dibandingkan data yang lama," ucap Zainul.
Ghufron pun merespons dengan nada tegas. Dia menekankan waktu yang sangat terbatas untuk melakukan pemilahan data secara nasional.
"Sebentar, kapan mau kerjanya, seluruh Indonesia lho ini (data peserta PBI JK nonaktif) 1 Februari langsung berlaku. Jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji lho Bapak, benar," ujar Ghufron.
Namun, Zainul kembali menegaskan bahwa BPJS memiliki tim IT dan sistem database.
"Bukan, bukan lho, kan Bapak sudah andalkan tim IT Bapak, punya teknologi, punya database, kan tinggal di ini saja. Bapak terima data dari Kemenkes, dibandingkan dengan data existing sebelumnya, kan kelihatan Pak, mana yang keangkut mana yang enggak keangkut di dalam PBI," kata Zainul.
Perdebatan ini menjadi sorotan karena menyangkut nasib jutaan peserta PBI JK. Isu validasi dan sinkronisasi data dinilai penting agar kebijakan tidak berdampak pada pasien dengan kondisi penyakit berat.