Untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat bantuan pangan itu semua sudah ada dalam APBN 2023 yang nilainya Rp476 triliun. Tahun ini, bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun, jadi beda Rp20 triliun.
"Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor tetapi poin saya angka Rp476 T tahun lalu dan Rp496 T tahun ini di dalam undang-undang APBN di bawah oleh pemerintah dibahas oleh DPR dan ditetapkan dalam undang-undang," kata dia.
Sehingga, jika pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara di mana sumbernya juga disetujui DPR dan penggunaannya disetujui DPR.
Seperti diketahui, PKH dan kartu sembako eksekutornya adalah Kementerian Sosial. Termasuk jika ada tambahan atau terjadi modifikasi dari program-program itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menjelaskan targetnya 9,9 juta + 18,7 juta untuk sembako itu ditetapkan melalui DTKS.
"Kita memang sekarang memperbarui sumber-sumber datanya termasuk karena adanya data dari BKKBN yang fokusnya adalah kemiskinan ekstrem," ucap Sri Mulyani.
Dengan demikian, ketetapan ini semua sudah ada dalam APBN sudah menjadi program, Sri Mulyani mempersilakan karena ini kontestasi politik, maka dipresentasikan dalam konteks pelaksanaan APBN.