“APBN masih menjadi instrumen kebijakan yang sangat menentukan untuk berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.
Kemudian faktor yang ketiga adalah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan program-program reformasi birokrasi struktural. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, bisa memperbaiki perekonomian Indonesia.
“Dengan berjalannya UU CIpta Kerja momentum untuk memperbaiki iklim investasi sudah berjalan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah melakukan simplifikasi debirokratisasi dan mempermudah kelancaran izin berusaha diharapakan memberikan momentum positif bagi dunia usaha pada saat mereka merancang pemulihannya,” ujarnya.
Lalu yang terakhir faktor yang keempat adalah dengan pembentukan lembaga pengelola investasi Indonesia (LPI). Menurut wanita yang kerap disapa Ani, pembentukan LPI dapat meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia termasuk memberikan pilihan kepada para investor untuk berinvestasi di Indonesia melalui berbagai jalur.
“Melalui LPI, mereka membeli saham, membeli surat berharga negara mereka melakukan investasi seperti PMA dan PMDN melalui BKPM. Dan mereka juga bisa melakukan kolaborasi bersama-sama dengan partner lokal. Bagi pemerintah kita juga akan terus mendiversifikasi instrumen investasi ini. Salah satunya juga pembentukan LPI ini,” tuturnya.