"Dengan argumentasi di atas, saya meyakini kebijakan terbaru pemerintah ini memiliki tujuan dan berdampak baik bagi ekonomi indonesia. Tapi tidak akan bisa memberbaiki CAD dalam jangka pendek," ucapnya.
Oleh karenanya, pemerintah lebih perlu melakukan evaluasi terhadap paket-paket kebijakan lainnya, terutama dalam rangka memperbaiki sistem perizinan.
"Fakta bahwa terjadi perlambatan investasi asing dan belum membaiknya ease of doing business menunjukkan berbagai kebijakan yang sudah diambil belum cukup efektif," kata dia.
Ia melanjutkan, faktor terbesar penyebab hal ini adalah kurangnya koordinasi di lapangan. Pasalnya, kebijakan yang baik di atas kertas sering kali tidak bisa jalan dilapangan karena kurangnya koordinasi antar otoritas kementerian dan lembaga.