Ibrahim menambahkan, sentimen positif dari rencana penerapan regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri belum mampu menahan kejatuhan Rupiah karena belum adanya kepastian penuh dari para pelaku usaha.
"Nah walaupun kemarin rupiah sempat mengalami penguatan ya akibat DHE yang akan diterapkan di dalam negeri ini pun juga masih belum ada keputusan pasti. Karena apa? Kita harus melihat bahwa para eksportir ya Indonesia pun juga pasti ada kerjasama dengan luar negeri tentang masalah penempatan DHE tersebut," kata Ibrahim.
Guna meredam potensi lonjakan inflasi tersebut, Bank Indonesia (BI) diproyeksikan akan mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin (1 persen) sampai akhir tahun, yang kemungkinan akan dimulai dengan kenaikan sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan Juni ini.
Ibrahim menilai, opsi penguatan rupiah dalam jangka pendek akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah untuk menarik pinjaman atau utang baru dari lembaga donor internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang telah memberikan sinyal kesiapan bantuan. Namun, opsi ini menuntut konsekuensi penandatanganan kesepakatan yang berat.
"Nah kalau seandainya menerima berarti banyak sekali MOU-MOU nanti yang harus ditatangkan dari pemerintah terutama tentang masalah subsidi. Subsidi harus dibuang ya subsidi harus dihapuskan itulah keinginan dari Bank Dunia maupun IMF. Itu salah satu-satunya untuk menguatkan matawar rupiah," jelas Ibrahim.