JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memutuskan tetap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah menilai ada potensi perputaran uang sekitar Rp26 triliun
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp19 triliun untuk menyukseskan Pilkada 2020.
"Diharapkan sirkulasi dana baik itu dari calon-calon yang mengikuti pilkada maupun dana penyelenggaraan pilkada oleh KPU dan bawaslu jumlahnya Rp25-26 triliun. Untuk biaya penyelenggaraannya Rp19 triliun," ujarnya, dalam konferensi pers secara virtual, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Airlangga menegaskan kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah daerah belakangan ini bukan disebabkan pelaksanaan rangkaian pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Kenaikan justru berasal dari kelonggaran penerapan protokol kesehatan yang dijalankan masyarakat.
Dia mencontohkan DKI Jakarta tidak melaksanakan kegiatan pilkada, namun justru menjadi daerah dengan angka kasus baru yang cukup tinggi.
"Terkait dengan pilkada tadi disampaikan, tidak dalam tanda petik peningkatan kasus ini tidak terkait dengan pilkada. Karena beberapa daerah termasuk DKI itu tidak melakukan pilkada namun angkanya meningkat," ujar Airlangga.
Seperti diketahui, per 2 Oktober 2020, pemerintah kembali melaporkan terjadinya penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 4.317. Total kumulatif kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini sebanyak 295.499 kasus.