Menurut Teten, hal itu, juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Cipta kerja, yang di turunkan dalam PP No 7 Tahun 2021, yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi UMKM, yakni pembiayaan mudah dan murah bagi UMKM, serta Pemerintah pusat bertanggung jawab memfasilitasi sistem pelaporan secara elektronik.
Dia menjelaskan, penguatan dari permodalan usaha mikro menjadi salah satu program utama pemerintah. Untuk itu, pemerintah meluncurkan sejumlah program guna membangkitkan suaha mikro, antara lain melalui Bantuan produktif Usaha Mikro (BPUM).
MenkopUKM mengungkapkan, realisasi BPUM telah mencapai 100 persen dengan anggaran Rp15,36 triliun yang disalurkan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro.
Selain itu, bantuan juga diberikan pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Hingga saat ini, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp244 triliun, atau sekitar 85,92 persen dari target Rp285 trilliun. KUR tersebut telah disalurkan kepada 6,48 pelaku UMKM.
"Pemerintah juga menyalurkan modal kerja bagi koperasi melalui LPDB, dengan target Rp1,6 trilliun, yang telah terealisasi Rp1,2 trilliun atau 80,27 persen kepada 162 koperasi," ungkap Teten.