Lebih dari itu, peran TNI dalam kerja sama ketahanan pangan juga harus diperkuat, khususnya dalam optimalisasi aset untuk peningkatan produktivitas pangan strategis, pengembangan komoditas pangan alternatif, peningkatan serapan pangan, serta pengamanan sumber dan jalur distribusi sebagai efek tangkal bagi kemungkinan kegiatan eksplorasi ilegal yang dapat merugikan negara.
“Seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan kerangka kerja sama dan kemitraan multipihak yang terpadu dan inklusif, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana, penganggaran yang tepat dan transparan, serta pendampingan kepada masyarakat agar lebih mumpuni,” katanya.
Terakhir, dia menegaskan bahwa upaya dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan, terutama guna memastikan terbangunnya sinergi untuk menciptakan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai solusi pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP) melalui penerapan teknologi produksi padi.
“Kolaborasi juga penting untuk pengembangan dan replikasi skema kemitraan inklusif melalui kolaborasi multipihak berbentuk ekosistem terintegrasi hulu ke hilir secara luas ke berbagai daerah, serta untuk penyerapan hasil panen melalui penjamin pembelian, baik untuk komersial maupun pemenuhan stok CBP,” ujarnya.