Maka dari itu, Arya menilai keterlibatan politik akan selalu menyertai dalam kinerja BUMN. Dia menuturkan segala bentuk keputusan perusahaan-perusahaan BUMN bakal melibatkan legislatif.
"Ketika BUMN mau dimerger, lapor kemana? Ke DPR. Mau bikin holding? Ke DPR juga. Mau IPO atau tambah modal? juga ke DPR. Memangnya perusahaan swasta ada seperti itu? Tidak ada," ucapnya.
Perihal keterlibatan DPR tersebut, Arya menjelaskan hal itu sebagai proses politik demi mewujudkan keputusan kinerja BUMN sehingga memberikan keuntungan bagi negara.
"Jadi jangan proses politik di BUMN itu dianggap negatif. Positif juga itu. Apalagi BUMN setiap tiga bulan selalu laporan kinerja ke DPR. Maka mau tidak mau proses politik itu selalu ada di BUMN," kata Arya.
"Dan itu sudah dibuktikan sejak zaman pemerintahan Presiden Bung Karno sampai pak Jokowi. Jadi jangan bilang seolah-olah politik itu barang haram, ini ada dan diperbolehkan," sambung Arya.