JAKARTA, iNews.id - Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga buka-bukaan alasan di balik perombakan komisaris perusahaan BUMN terbaru. Menurutnya keterlibatan politik tak bisa dipisahkan dari kinerja perusahaan BUMN karena akan selalu berurusan dengan pemerintahan.
Sebab, kata Arya, BUMN berada di bawah naungan Kementerian yang ada di pemerintahan, maka perusahaan-perusahaan plat merah tersebut harus diputuskan berdasarkan arah kebijakan pemerintah.
"Namanya pemerintah, dia itu punya arah kebijakan. Setelah ganti pemerintahan, kebijakannya pun menyesuaikan arahnya, termasuk BUMN. Maka wajar pemerintah ikut campur dalam urusan BUMN," ujar Arya di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).
Arya mencontohkan semisal kebijakan Presiden Joko Widodo yang menginginkan kesamaan harga standar bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Ia melanjutkan, keputusan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang melibatkan proses politik.
"Makanya kenapa sekarang harga Pertamax baik di Jakarta, Papua atau bahkan di kampung kalian, itu tetap sama. Itu semua kan hasil dari kebijakan," tutur dia.