Kasus kartu saldo nol yang terjadi dibeberapa daerah, seperti yang terjadi di Demak pada tanggal 12 Januari 2022, atas nama KPM Sdr. Ishaq H adalah karena yang bersangkutan belum masuk dalam daftar bayar dari Kemensos, dan hal ini adalah menjadi kewenangan Kemensos, dan bank Himbara hanya sebagai bank penyalur, jika KPM sudah ditetapkan dalam daftar bayar.
Supari menekankan bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan penyaluran Bansos terdapat 4 (empat) poin utama yang menjadi tugas dan tanggung jawab bank himbara sebagai bank penyalur Bansos, yaitu membuka rekening dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan instruksi dari Kemensos, membantu mendistribusikan KKS yang waktu, lokasi dan mendatangkan KPM ditentukan oleh Tim Koordinasi.
Lalu, mendistribusikan dana bantuan ke rekening KPM sesuai dengan instruksi Kemensos melalui mekanisme OMSPAN Kemenkeu, melaporkan progres data penyaluran, serta mengembalikan dana bantuan yang tidak termanfaatkan berdasarkan ketentuan dan atas instruksi Kemensos.
Hingga akhir Desember 2021 BRI telah menyalurkan Bansos PKH senilai Rp11 triliun, Bansos Sembako Reguler senilai Rp16,6 triliun, Bansos Sembako PPKM senilai Rp2,4 tiliun, dan Bansos penanganan kemiskinan ekstrim senilai Rp236,9 miliar kepada lebih dari 15 juta penerima yang tersebar hingga ke pelosok negeri.
"BRI mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial dan stimulus, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini atau Risma menyebut setidaknya ada anggaran sebesar Rp2,787 triliun tertahan di bank Himbara. Sebagian besar uang yang merupakan sisa dari realisasi anggaran Kemensos tahun 2021 itu merupakan dana bantuan sosial (bansos).
"Sebanyak Rp2,7 triliun ini sebagian besar, 99 persen untuk bansos," ujar Mensos dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring, Rabu (19/1/2022).