“Pemerintah tidak membangun ini sendiri, tetap seluruh masyarakat diajak guyub. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata dia.
“Jadi, jangan ragu untuk menyampaikan konten positif dan membangun untuk pemerintah,” ujarnya.
Terdapat sembilan wilayah perencanaan (WP) yang dibuat di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi di IKN dan Indonesia.
Pembangunan IKN juga memegang prinsip green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable. IKN diharapkan dapat menjadi sebuah lokomotif baru transformasi Indonesia yang berbasis inovasi dan teknologi, juga green economy.