JAKARTA, iNews.id - PT PLN (Persero) mengajukan suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun di 2023. Hal tersebut mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen dan meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
"PMN ini akan direalisaskan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat, dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)," ujar Darmawan dikutip, Kamis (16/6/2022).
Secara rinci, pengajuan PMN Rp10 triliun tersebut dialokasikan sebanyak Rp2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali dengan pembangunan infrastruktur.
Kemudian, Rp4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan. PLN juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.
Darmawan menjelaskan, saat ini infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi. Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp25-45 juta per pelanggan. Darmawan menilai ini membuat pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.
Namun, dia memastikan PLN akan tetap melaksanakan pembangunan kelistrikan mengacu kepada sila ke-5 Pancasila.
"Untuk itu, kehadiran PMN ini hadir sebagai pengejawantahan keadilan, di mana PLN membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara," ucap Darmawan.