JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon atau POJK Bursa Karbon.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini. Jumlah tersebut setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.
Selain dari subsektor pembangkit listrik, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang akan bertransaksi, seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Migas, Industri Umum, dan lain sebagainya.
Namun, saat ini belum ada pihak yang mengajukan dokumen untuk menjadi penyelenggara perdagangan karbon melalui bursa karbon. Hal itu dikarenakan OJK masih melakukan finalisasi ketentuan teknis atau peraturan turunan pelaksana bursa karbon.
“Untuk turunan pelaksanaannya diperlukan surat edaran atau SE OJK dan sekarang sedang dalam finalisasi,” kata dia dalam konferensi pers daring pada Selasa (5/9/2023).