JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono akan melaporkan persoalan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang mendapat penolakan dari masyarakat kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengaku menyesal terhadap kritikan keras dan penolakan dari pengusaha dan pekerja yang menolak kebijakan tersebut.
Basuki mengaku telah mendengar keluhan dari unsur masyarakat dan pekerja sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sehingga, kebijakan tersebut akan direview kembali bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya kira mungkin saya orangnya begitu ya. Saya akan manut aturan, saya akan laporkan pada Presiden (masalah kegaduhan Tapera)," ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/6/2024).
Basuki menambahka, program Tapera untuk kepesertaan pegawai swasta memang baru akan diberlakukan pada 2027 mendatang. Sebab, masih menunggu aturan teknis berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, sehingga masih dapat kemungkinan aturan tersebut untuk ditinjau kembali.
"Memang berlakunya mulai 2027 bukan sekarang, aturannya berlaku paling lambat (2027)," ucapnya.