"Makanya dalam lampiran revisi ini kita mengusulkan dimasukkan lah ketentuan-ketentuan yang bagaiaman bisa mengatur JBKP ini. Saat ini sudah disampaikan mungkin oleh Menteri BUMN ke Pak Presiden dengan opsi-opsinya," ucapnya.
Meski sudah rampung saat ini, Patuan memperkirakan bahwa Perpres itu belum juga ditetapkan karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi sosial, politik, hingga ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
"Jadi pemerintah memikirnya secara komprehensif, detail. Kalau dilakukan sekarang, berapa masyarakat yang rentan miskin dan jadi miskin. Lalu kalau itu terjadi (dibatasi penjualan BBM), berapa inflasinya, lalu kekuatan keuangan negara memberikan bantalan seperti apa," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi belum mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Sejauh ini pemerintah baru mengumumkan bantuan sosial tambahan saja sebagai pengalihan subsidi BBM yang nilainya mencapai Rp24,17 triliun.
"Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos dulu, itu yang diinstruksikan bapak presiden hari ini, jadi masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Jokowi di Istana Negara belum lama ini.