Untuk itu, ia meminta agar masyarakat mau melaporkan tindakan-tindakan pemerasan pembuatan sertifikasi halal tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Badan Halal Indonesia.
"Para pengusaha diimbau untuk mengumpulkan bukti-bukti dan tak perlu takut, karena pemerintah akan menindak tegas pelaku pemerasan.Mari kita dukung upaya perbaikan sistem jaminan halal di Indonesia," ucapnya.
"Hentikan praktik pungli yang merugikan dan membebani para pelaku usaha.Bersama kita wujudkan proses halal yang jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.membagikan cemanya yang mengurus serikat," kata dia.
Melansir laman Aku Halal, besaran tarif bikin sertifikat halal dibedakan berdasarkan dua skema. Pertama, skema pernyataan pelaku usaha (self declare) dan yang kedua skema reguler.
Adapun, Sself declare dipakai untuk pendaftaran produk yang sudah bisa dipastikan kehalalannya. Tak perlu diuji karena sudah memenuhi kriteria tidak beresiko dan prosesnya dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara gratis alias tidak bayar.