Namun menurutnya, semua persoalan tersebut bisa diatasi dalam waktu dekat karena Presiden Jokowi menyetujui penambahan anggaran pupuk sebesar Rp14 triliun. Dengan penambahan ini, maka pemerataan pupuk dapat dilakukan hingga para petani di hutan sampai pelosok desa.
"Saudara kita yang di hutan desa itu juga mendapatkan jatah pupuk yang sama setelah sebelumnya tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi, bibit dan benih. Kami bahkan sudah mencabut permentan yang diterbitkan tahun 2020 karena dinilai menghambat pengambilan pupuk oleh petani-petani kita," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengabulkan permohonan para petani dalam penambahan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp14 triliun. Kepastian ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para petani dan penyuluh se-Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas.
"Menteri Pertanian sudah mengajukan dan dari kementerian keuangan saya harapkan agar segera direalisasikan. Kita akan berusaha untuk yang Rp14 triliun ini segera diproses. Tadi saya tanya langsung ke Pak Direktur PIHC ada 1,7 juta ton stok pupuk, dan 1,2 juta ton yang bersubsidi. Dengan begitu kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi," ucap Jokowi.
Dengan penambahan ini, Jokowi menyampaikan bahwa produksi beras dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Dia pun mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi keluhan petani mengenai pupuk subsidi.
"Saya tidak ingin dengar itu tadi Menteri pertanian juga sudah menyampaikan belinya pupuk tidak usah memakai kartu tani boleh memakai KTP juga bisa, setuju. Target kita di Jawa Tengah ini produksi beras bisa kembali ke ranking dua lagi," tuturnya.