Ikahum Atma Jogia Sebut Indonesia Alami Defisit Demokrasi, Keluarkan 7 Poin Pernyataan Sikap

YOGYAKARTA, iNews.id - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Ikahum Atma Jogja) mencermati situasi perkembangan negara hukum dan demokrasi semakin mengalami kemerosotan dari sisi kualitas hingga menjelang Pemilu 2024. Saat ini Indonesia dinilai sedang mengalami 'defisit' demokrasi.

Ketua Umum DPP Ikahum Afrna Jogja Johanes Widijantoro mengatakan fenomena kemerosotan demokrasi ini dapat dilihat dari berbagai rangkaian peristiwa seperti rendahnya kualitas penyelenggaraan pemilu yang ditandai pelanggaran prosedural dan substansial.

Baca Juga

Civitas Akademika UNS Keluarkan 3 Pernyataan Sikap untuk Pemilu 2024 

Kemudian dugaan ketidaknetralan aparatur negara, lemahnya kemampuan institusi negara memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, ternasuk HAM perempuan. Selanjutnya menyempitnya kebebasan sipil dan pembatasan partisipasi publik, utamanya kelompok perempuan rentan dan marginal dalam berbagai proses legislasi serta kebijakan publik.

Hingga melemahnya institusi politik yang menopang sistem demokrasi, kooptasi institusi penegak hukum termasuk kehakiman, lemahnya akuntabilitas pejabat publik, termasuk masih marak korupsi politik yang dalam 10 tahun terakhir skor indeks persepsi korupsi hanya 34 (2023).

Baca Juga

5 Poin Sikap Guru Besar Undip: Hukum untuk Capai Tujuan Negara, Bukan kekuasaan

"Kami berpandangan demokrasi kita akan rusak dan mengalami kemunduran (setback of democracy) apabila negara utamanya pemerintah tidak sungguh-sungguh berkomitmen pada penyelenggaraan pemilu berintegritas dan bermartabat berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil)," ujarnya, Rabu (7/2/2024).