KSP dan Pemkab Karo Cari Solusi Terkait Konflik Lahan Usaha Tani Pengungsi Sinabung

MEDAN, iNews.id - Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rapat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo terkait persoalan lahan usaha tani (LUT) untuk pengungsi Siosar yang saat ini masih terkendala. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari sengketa lahan LUT yang akan diserahkan kepada para pengungsi Sinabung namun diklaim oleh masyarakat desa setempat. 

Kepala BPBD Karo, Juspri Nadeak menceritakan pihaknya mengalami kesulitan dalam upaya penyiapan lahan usaha tani yang akan diserahkan kepada para pengungsi yang mengikuti program relokasi tahap 3. Kawasan yang ditetapkan sebagai LUT diklaim oleh masyarakat desa yang ada di sekitar kawasan tersebut. 

Baca Juga

Medan Masuk PPKM Level 1, Bobby Nasution Sebut Tidak Ada Kasus Baru

"Proses negosiasi dengan masyarakat sekitar menemui jalan buntu. Kami berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi negosiasi dengan masyarakat," ucap Juspri, Senin (13/12/2021). 

Kapolres Tanah Karo, AKBP Yustinus Setyo mengungkapkan potensi konflik antara masyarakat pengungsi dengan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut sangat tinggi. 

Baca Juga

Pengusaha Angkot yang Urus Izin Trayek di Medan Turun 40 Persen, Ini Penyebabnya

"Kami berharap negosiasi bisa berjalan dengan lancar hingga masyarakat bisa tinggal berdampingan dengan nyaman," ujarnya.