Korban Penggelapan Pajak Bripka Arfan Tetap Diwajibkan Bayar Tunggakan, Tapi Ada Potongan

MEDAN, iNews.id - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan memeriksa data terkait penggelapan pajak di Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir yang dilakukan Bripka Arfan dan empat pegawai lainnya.  Namun, para korban rupanya tetap diwajibkan membayar tunggakan pajak kendaraannya.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Sumut, Achmad Fadly menyatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan jumlah pajak yang digelapkan. Penyelarasan data ini juga menunggu hasil laporan dari masyarakat yang dirugikan. Sebab transaksi yang dilakukan para korban di luar dari sistem samsat.

Baca Juga

Istri Bripka Arfan Saragih Ajukan Perlindungan ke LPSK, Antisipasi Tekanan dan Ancaman

"Seluruh masyarakat diminta melakukan proses pajak melalui outlet resmi," ucap Achmad Fadly, Kamis (30/3/2023).

Masyarakat yang menjadi korban penggelapan pajak ini tetap diwajibkan untuk membayar pokok pajak kendaraanya. Namun, ada keringankan hinggan 80 persen untuk biaya denda administrasi.

Baca Juga

Pelapor Kasus Penggelapan Pajak yang Jerat Bripka Arfan Capai 228 Aduan

“Dalam meringankan beban para korban, kita akan berikan potongan harga sebesar 80 persen untuk biaya denda administrasi,” katanya.