Kasus ADD 2023, Kejari Padangsidimpuan Akan Panggil Paksa Kadis PMK 

PADANGSIDIMPUAN, iNews.id- Kasus pemotongan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2023 memasuki babak baru. Dalam waktu dekat Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, Sumatera Utara akan memanggil paksa Kepala Dinas PMK Kota Padangsidimpuan berinisial IF.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan, Lambok MJ Sidabutar mengatakan, telah melayangkan surat panggilan terhadap IF. Pemanggilan itu, kata dia untuk mendalami kasus pemotongan ADD kepada seluruh kepala desa di Kota Padangsidimpuan yang mencapai 18 persen dari nilai pagu. 

Baca Juga

Eks Kades di Malang Ditahan Polisi, Korupsi Dana Desa 3 Tahun Senilai Rp646 Juta

“Kami sudah  lakukan panggilan kepada Kadis PMK KF dan An selaku pegawai honorer sebanyak tiga kali, namun yang bersangkutan belum memenuhi panggilan kamj,” ujar Lambok, Rabu (27/6/2024).

Dia menuturkan, IF tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dengan alasan tidak berada di Kota Padangsidimpuan. Dia mengimbau kepada IF untuk segera menghadap tim jaksa penyidik. 

Baca Juga

Oknum Kades di Flores Timur NTT Jadi Tersangka Korupsi, Tilep Dana Desa Rp670 Juta

Selain itu, dia mengingatkan, kepada IF tidak ada ruang dan waktu untuk menghindari proses hukum yang ditangani Kejari Padangsidimpuan.

“Jika tidak memenuhi panggilan penyidik, kami akan melakukan upaya-upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Kita bekerja secara profesional sesuai dengan SOP yang ada,” ucapnya.

Dia menyakini, pemotongan senilai 18 persen tersebut benar adanya. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh tim penyidik seperti halnya bukti elektronik.

“Sampai hari ini kami menyakini pemotongan sebesar 18 persen itu benar adanya sesuai dengan alat bukti elektronik. Kasus ini benar-benar terjadi di tahun 2023, bukan rekayasa kejaksaan,” katanya.

Editor: Kurnia Illahi