Buruh di Sumut Minta UMP 2022 Naik 16 Persen

Baca Juga

Hyundai Bikin Aplikasi Canggih, Mobil Bisa Hubungi Sendiri Call Center jika Terjadi Kecelakaan

"Itu tadi yang saya bilang bahwa UU Omnibus law membuat persoalan besaran upah jadi dimonopoli oleh pusat. Padahal UU sebleumnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan UMP," katanya.

Jika mengacu pada UU Omnibus Law, maka kenaikan upah dipastikan tidak mampu memenuhi keadilah atas peningkatan kebutuhan hidup kalangan buruh dan pekerja.

Baca Juga

Penuhi Syarat IATC di Sirkuit Mandalika, ITDC Optimistis 4 Hari Selesai

"Dudah 2 tahun tak naik. Kita berharap pemerintah memikirkan kenaikan UMP seperti tuntutan kitalah," katanya.

Editor: Nani Suherni