Tekan Kekerasan terhadap Anak, Pemprov Sumsel Bentuk UPTD P2TP2A

Lebih lanjut Nasrun mengatakan, untuk meminimalisir bahkan menuntaskan ABH, Pemprov Sumsel telah membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus membidangi ABH.

Baca Juga

Herman Deru: Jembatan Bahtera Sriwijaya Akan Berdampak Spektakuler untuk Sumsel dan Babel

Nasrun menambahkan, proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana.

"Dengan adanya Kegiatan Rapat Kebijakan Perlindungan Anak di Sumsel ini diharapkan kasus dan korban kekerasan terhadap anak dapat berkurang dan khususnya kepada aparat penegak hukum dapat menerapkan secara penuh undang-undang SPPA No 11 Tahun 2012," kata dia.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto