BI Umumkan Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp5.938 Triliun

"Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," ujarnya.

Baca Juga

BPJamsostek Sulut Minta Masyarakat Waspadai Calo saat Urus Klaim

Erwin menyebutkan, penarikan ULN yang dilakukan pada Januari 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif serta diupayakan turut mendukung penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen). 

Baca Juga

BPS: Potensi Produksi Beras Sulut April 2022 Capai 37.160 Ton

"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi risiko refinancing jangka pendek, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," tuturnya.

Sementara ULN swasta tercatat sebesar 205,3 miliar dolar AS pada Januari 2022, menurun dari 206,1 miliar pada Desember 2021. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,0 persen pada Januari 2022, lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,8 persen pada periode sebelumnya.