Jadi Tersangka Dugaan Penggelapan, Pimpinan DPRD Maluku Utara Ditahan

Polda Malut mempersilakan tersangka dan pelapor untuk melakukan restorative justice atau upaya mediasi. Namun, permohonan penangguhan penahanan tergantung penyidik yang akan melakukan penilaiannya.

Baca Juga

Tegaskan Komitmen Berantas Pungli, Wabup Bangka: Rusak Citra Pemerintahan

Sebelum ditahan, WZI diperiksa penyidik pada Senin (8/11/2021) pukul 09.30 WIT dan keluar pukul 20.07 WIT. Pemeriksaan berlangsung di ruangan Subdit II Harta Benda Tanah dan Bangunan (Harda Bangtah) Ditreskimum Polda Malut. Dia didampingi istri dan sejumlah penasihat hukum (PH).

"Pidana yang disangkakan Pasal 372 tentang penggelapan ancaman 4 tahun artinya dari aspek pidana kecuali orang itu ancamannya 5 tahun dan dianggap mengulangi perbuatan, melarikan diri dan segala macam baru bisa ditahan, ternyata saya ditahan, ada apa ini," ujar WZI.

Baca Juga

Sertijab Kasat Tahti, Kapolresta Banjarmasin: Jangan Sampai Ada Tahanan Kabur 

Menurutnya, dia sudah melayangkan upaya penangguhan penahanan.

"Sebab dalam hukum, untuk kasus lima tahun ke atas baru orang itu bisa ditahan apabila melarikan diri. Saya pimpinan DPRD provinsi dan dosen bagaimana mau melarikan diri," katanya.

Dia menyebut, dalam kasus ini pihaknya sudah membuat surat penyerahan barang ke pelapor, tapi polisi masih tetap proses.

"Saya juga bingung sebenarnya karena penahanan yang dilakukan tim penyidik dalam kasus ini ancamannya di bawah 4 tahun penjara, ini ada apa," ucapnya.

Editor: Donald Karouw