Kunjungi Ponpes Wali Songo di Lampung Utara, Ketua DPD: Pondok Pesantren Prototype Civil Society

Ini juga termasuk peran para ulama dan kiai se- Nusantara dalam memberikan pendapat dan masukan kepada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 

Baca Juga

Museum Purbakala Patiayam Memprihatinkan, Ketua DPD Minta Kemendikbud Turun Tangan

Begitu juga sikap legowo para ulama dan kiai yang demi keberagaman, setuju mengganti dan menghapus anak kalimat ‘Piagam Jakarta’ yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kalimat pada pembukaan UUD 1945 diganti menjadi ‘Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa’. 

“Puncak dari perjuangan di masa itu dengan lahirnya Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945 oleh Kiai Haji Hasyim Asy’ari di Surabaya,” katanya.

Mantan ketua umum PSSI itu mengatakan, dari sejarah tersebut, para ulama dan kiai serta santri dalam wajah Indonesia bukan hanya perintis kemerdekaan, tetapi juga pemilik saham mayoritas. Negara juga sudah mengakui dengan memberikan gelar pahlawan nasional kepada banyak tokoh ulama dan kiai di Indonesia. 

"Ini termasuk pengakuan terhadap kontribusi Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 di Surabaya. Tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Hari Santri dan masuk dalam kalender hari besar yang diperingati,” kata LaNyalla yang dikenal dekat dengan para kiai pengasuh ponpes itu.