Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara Nonaktif, KPK Telusuri Aliran Uang ke Musda Demokrat Kaltim

JAKARTA, iNews.id  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya aliran uang yang janggal di Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim). KPK mencurigai adanya aliran uang suap untuk mendukung pencalonan tersangka Bupati Penajam Paser Utara Nonaktif, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kaltim.

Dugaan aliran uang suap itu diselidiki KPK lewat tiga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat pada Kamis (31/3/2022) kemarin. Mereka yakni, Ketua DPC Partai Demokrat Paser, Abdullah; Ketua DPC Partai Demokrat Mahakam Ulu, Kelawing Bayau; dan Ketua DPC Demokrat Kutai Barat, Paul Vius.

Baca Juga

KPK Duga Kontraktor Wajib Setor Uang Jika Ingin Dapatkan Proyek di Penajam Paser Utara

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi diantaranya terkait pengetahuan saksi soal dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk dukungan pencalonan tersangka AGM pada musyawarah daerah dalam rangka pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (1/4/2022).

Dugaan bagi-bagi uang di Musda Partai Demokrat Kaltim juga sempat dikonfirmasi KPK terhadap Deputi II Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Jemmy Setiawan.