Pemprov Kalsel Serahkan Raperda LPj APBD 2020

Baca Juga

Pemprov Kalsel Catat 8 Daerah Risiko Rendah Covid-19, Berikut Daftarnya

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam satu sistem yang sudah terintegrasi setiap tahun, agar bisa ditetapkan dengan Perda. Apalagi, LPj ini wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Mudah-mudahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 bisa kita selesaikan dengan baik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan pembentukan Perda," katanya.

Baca Juga

2 Anggota Brimob Polda Kalsel Dipecat

Editor: Nani Suherni