Usut Kasus Suap Jual Beli Jabatan Pemkab Bangkalan, KPK Ambil Sampel Suara Ra Latif

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil sampel suaraBupati Bangkalan nonaktif R Abdul Latif Amin Imron dan kawan-kawan. Sampel suara diperlukan untuk kebutuhan penyidikan.

Sampel suara tersebut diambil saat KPK memeriksa Ra Latif, sapaan akrabnya, terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan pada Selasa (13/12/2022)

Baca Juga

Plt Bupati Bangkalan Tunjuk 5 Pengganti Kepala OPD yang Ditahan KPK, Ini Daftarnya

"Tim penyidik melakukan pemeriksaan pada tersangka RALAI (Ra Latif) dan kawan-kawan, di antaranya pengambilan sampling suara untuk kebutuhan kelengkapan pemberkasan perkara penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan. Ra Latif ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Baca Juga

KPK Sita Uang Rp1,5 Miliar terkait Suap Bupati Bangkalan

Sementara pemberi suap yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY).

Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).

Baca Juga

Ra Latif Ditahan KPK, Khofifah Tunjuk Mohni Jadi Plt Bupati Bangkalan

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut Ra Latif berwenang memilih dan menentukan kelulusan ASN dalam lelang jabatan di Pemkab Bangkalan.

Dalam kurun waktu 2019-2022, Pemkab Bangkalan atas perintah tersangka Ra Latif membuka formasi seleksi pada beberapa posisi ditingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon III dan IV.