KPK Periksa Belasan Pejabat Pemkab Mojokerto

Soal adanya gratifikasi dalam proses perizinan tower, Didiek mengaku tak mengetahui. Saat itu, dia tidak lagi menjabat kepala Satpol PP karena sudah digantikan Harsono. "Sudah bukan saya yang menjabat, tapi Pak Harsono," ujar Didiek.

Sementara, Harsono yang ditemui saat istirahat memilih bungkam. Tak satu pun pertanyaan yang dilontarkan wartawan dijawabnya. Harsono hanya meminta kepada wartawan untuk menanyakan langsung kepada penyidik KPK. "Tanya saja kepada penyidik," kata Harsono.

Begitu juga dengan Ali Kuncoro. Dia memilih tak menjawab pertanyaan wartawan.

Tak hanya memeriksa sejumlah pejabat, penyidik KPK juga kembali menggeledah di sejumlah kantor pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Di hari keempat, KPK menggeledah kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Diduga kuat, KPK mendalami dugaan kasus jual beli jabatan yang lama santer terdengar. Penyidik KPK juga menggeledah kantor Dinas Pertanian dan Rumah Sakit dr Soekandari Mojosari.

Sebelumnya, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa mengaku penggeledahan yang dilakukan penyidik terkait dengan dugaan kasus gratifikasi perizinan 15 tower. Namun, dia membantah terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya, ada pemilik tower yang memberikan uang karena ada yang tidak berizin dan ditertibkan Satpol PP. "Saya tak kenal pemiliknya dan saya tak pernah ketemu. Uangnya berapa dan diberikan ke siapa saya juga tidak tahu," kata Mustofa Kamal.

Selama empat hari berada di Mojokerto, penyidik KPK telah menyita sedikitnya enam mobil, dua motor bupati, dan lima jet ski milik MKP. Meski telah menggeledah di hampir semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Mojokerto dan menyita sejumlah barang dan uang milik bupati, KPK masih belum merilis status MKP dalam kasus tersebut.

Editor: Achmad Syukron Fadillah