KIPP Temukan Masalah Logistik Pemilu 2019 hingga Politik Uang di Jatim

SURABAYA, iNews.id – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menemukan sejumlah permasalahan dalam pemungutan suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (Jatim), Rabu (17/4/2019). Permasalahan itu mulai dari logistik hingga politik uang.

“Relawan kami di lapangan menemukan sejumlah permasalahan mulai dari logistik, penyelenggaraan, hilangnya hak memilih hingga politik uang selama pelaksanaan pemilu berlangsung,” kata Ketua KIPP Jatim Novli Thysen di Surabaya, Kamis (18/4/2019).

Baca Juga

KPU: Hasil Quick Count Tidak Berkekuatan Konstitusional

Novli mengatakan, dari hasil pemantauan 1.276 relawan pemantau KIPP Jatim yang disebar di 23 kabupaten/kota untuk permasalahan logistik, seperti halnya di tempat pemungutan suara (TPS) 16 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. TPS baru dibuka pukul 08.30 WIB karena kertas suara Pilpres 2019 tidak ada dalam kotak suara.

Sementara ntuk permasalahan penyelenggara Pemilu 2019, ditemukan tidak terpasang daftar pemilih tetap (DPT), daftar calon tetap (DCT) caleg ataupun profil pasangan capres dan cawapres. Kondisi tersebut terjadi di TPS 12 Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.

Baca Juga

Marah Jarinya Dicelup Tinta, Pria di Blitar Ngamuk Serang Anggota KPPS

“DPT terpasang, namun DCT caleg dan capres tidak ada,” katanya.

Hal yang sama juga terjadi TPS 4 dan 10 Baratajaya Gubeng, Surabaya yang tidak terpasang DPT. Selanjutnya di TPS 33, Kelurahan Pakis, Kecamatan Wonokromo, DPT terpasang jauh dari TPS sehingga tidak dapat diakses oleh pemilih.