Angka Kemiskinan Jatim Turun, Ini Usul Gerindra Agar Capaian Makin Bagus 

Belanja APBD kata dia harus dimulai saat ini (awal tahun), bukan pada pertengahan atau bahkan akhir tahun anggaran seperti kebiasaan selama ini. "Ketika belanja anggaran dilakukan sejak awal, maka akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat yang ujungnya pengentasan kemiskinan," katanya.

Baca Juga

Kisah Manis Warga Desa Miliarder di Tuban, Bisa Beli Sawah Lebih Luas dan Bangun Rumah

Karena itu dia berharap agar agar serapan anggaran per triwulan bisa dilakukan secara proporsional. Tujuannya, dampak belanja negara bagi pertumbuhan ekomoni betul-betul bisa simultan. 

Kedua, pertumbuhan ekonomi salah satu pendorongnya, yakni investasi. Maka peningkatan investasi harus juga menjadi prioritas. Fawait mengatakan saat ini nilai investasi yang masuk di Jatim relatif rendah, berada di urutan ketiga secara nasional di bawah Jabar dan DKI. Nilai investasi Jatim 2021 mencapai Rp52,7 triliun. Sementara DKI Rp72,5 triliun dan Jabar sebesar Rp107,2 triliun. 

"Ini kan perlu mendapat perhatian pula agar investasi di Jatim meninggi. Karena besarnya investasi akan berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja, mengarah pada pengurangan penangguran, yang imbasnya akan menaikkan perekonomian masyarakat. Maka secara otomatis mengurangi angka kemiskinan," katanya.

Untuk itu tegas Fawait, bagaiman saat ini gubernur dan jajarannya bisa semakin menarik investor guna menanamkan inevestasinya di Jatim. 

"Terobosan-terobosan termasuk reformasi birokrasi salah satunya mempermudah perijinan. Target meningkatkan nilai investasi di Jatim tahun 2022, baik itu investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri harus menjadi napas Pemprov Jatim. Fraksi Gerindra akan terus mensuport untuk mengurangi angka kemiskinan di Jatim," kata pria yang juga presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini.

Editor: Ihya Ulumuddin