Saran Pakar Ekonomi UNS ke Pemerintah untuk Hadapi Resesi

SOLO, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, akhirnya buka suara soal ekonomi Indonesia resesi pada kuartal III tahun 2020. Pakar ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim pun ikut bereaksi atas pernyataan tersebut.

Lukman Hakim mengatakan, sebelumnya pemerintah belum mau terbuka, namun dia mengaku melihat tanda-tanda resesi sudah sangat jelas. Bahkan, resesi mulai tampak sebelum pandemi Covid-19 melanda. Pada akhir tahun 2019 ekonomi Indonesia sudah melambat.

Baca Juga

Terdampak PSBB Jakarta, Telur Ayam di Peternak Klaten Hanya Dihargai Rp16.500 per Kg

“Sejak akhir 2019 ekonomi kurang begitu menggembirakan. Karena neraca perdagangan sudah minus sehingga ketika masuk pandemi prediksi pemerintah akhir tahun 2020 minus hampir 3-4 persen. Kuartal kedua kemarin bulan Agustus diumumkan minusnya 5,32 persen dan ini sudah sesuai dengan prediksi pemerintah bahwa pandemi ini akan menyebabkan pertumbuhan merosot," kata Lukman Hakim dilansir website resmi UNS, Rabu (30/9/2020).

Lukman Hakim, menyebut defisitnya ekonomi Indonesia sudah diantisipasi pemerintah melalui UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dengan adanya UU tersebut, pemerintah menjadi lebih leluasa sebab batas maksimal defisit Indonesia yang semula tiga persen diubah menjadi lima persen. Hal ini, disebut Lukman Hakim membuat presiden tidak dapat di- impeachment.

Baca Juga

Perkara Susah Tidur, Pemuda Ini Lapor ke Damkar Yogya

Saat ditanya soal cara agar Indonesia tidak mengalami resesi berkepanjangan, Lukman Hakim menerangkan pemerintah harus menggenjot tingkat konsumsi masyarakat. Caranya, dengan terus menggencarkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan bagi pekerja bergaji dibawah Rp5 juta.