Gubernur Jateng Buka Suara soal Plt Bupati Sukoharjo usai Etik Suryani Jadi Tersangka KPK

BATANG, iNews.id - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi hingga kini belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo setelah Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses penunjukan Plt Bupati Sukoharjo akan dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, saat ini Pemprov Jateng masih memantau perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Meski Bupati Sukoharjo menghadapi proses hukum, aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan seperti biasa.

Baca Juga

KPK Ungkap Kode Bupati Sukoharjo Etik Suryani Peras Bawahan, Pakai Bahasa Jawa

Ahmad Luthfi mengatakan, Pemprov Jateng terus memperhatikan perkembangan perkara tersebut sekaligus menyiapkan langkah agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Kita ikuti sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya saat menghadiri acara Tasyakuran HUT ke-27 Persatuan Purnawirawan Polri Cabang Batang dikutip dari iNews Semarang, Sabtu (11/7/2026).

Baca Juga

KPK Pamer Barbuk Hasil OTT Bupati Sukoharjo, Ada 2,5 Kg Emas Batangan

Dia memastikan roda pemerintahan di tingkat daerah harus tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Baca Juga

Breaking News: Bupati Sukoharjo Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan

Menurutnya, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan memiliki integritas.

“Prinsipnya, dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilakukan KPK, kita dukung dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkarakter,” katanya.

Baca Juga

Pakai Rompi Oranye, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Ditahan KPK

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan. Penetapan tersebut dilakukan setelah lembaga antirasuah melakukan rangkaian penyelidikan dan proses hukum terkait kasus tersebut.

Editor: Donald Karouw