Gerakan Jateng di Rumah Saja, IDI Semarang: Akan Banyak Masyarakat Kurang Sepakat

Rabu, 03 Februari 2021 - 18:31:00 WIB

Gubernur Ganjar Pranowo saat mengecek kesiapan fakses di Kota Semarang jelang vaksinasi Covid-19 pada Kamis besok. (Istimewa)

Elang menduga akan banyak masyarakat yang kurang sepakat dengan gerakan ini. Sebab, kebijakan itu dapat mengusik zona nyaman mereka sehari-hari.

Ganjar Ajak Masyarakat Jateng Tetap di Rumah Selama 2 Hari untuk Tekan Covid, Apa Bisa?

"Maka saya minta, ayo pandemi ini kita hadapi bareng-bareng. Tidak hanya kami di kesehatan saja, tapi juga semuanya," katanya.

Ia juga menjawab keraguan masyarakat akan efektifitas Gerakan Jateng di Rumah Saja. Bagi mereka yang mengatakan tidak akan bermanfaat karena hanya dilakukan selama dua hari, namun Elang memiliki pandangan berbeda.

Dewan Ingatkan Ganjar Pranowo: 18 Kabupaten/Kota di Jateng Masih Zona Merah

"Meskipun hanya dua hari, tapi ingat bahwa Sabtu-Minggu itu waktu dimana banyak orang keluar rumah. Seperti terkompensasi, sehingga kadang kontrolnya lepas. Banyak yang pergi wisata, nongkrong dan lainnya karena itu sudah budaya. Meskipun ini hanya dua hari, tapi kalau bisa dilakukan pasti bisa berdampak bagus untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang tinggi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengajak seluruh masyarakat Jateng untuk tetap di rumah selama dua hari. Melalui gerakan Jateng di Rumah Saja, Ganjar berharap kerumunan dapat dikurangi dan angka positif Covid-19 bisa ditekan.

Gerakan Jateng di Rumah Saja itu akan digelar pada 6-7 Februari mendatang. Melalui Surat Edaran nomor 443.5/0001933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap II di Jawa Tengah itu, Ganjar meminta seluruh masyarakat tetap di rumah dan tidak bepergian.

Kecuali, mereka yang bergerak di sektor esensial dikecualikan dalam kebijakan itu. Diantaranya sektor kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.

Editor: Ahmad Antoni