Terkait Kasus Habib Rizieq, Pakar Hukum Tata Negara Unpar Bandung: Pelanggar PSBB Tak Bisa Dipidana

BANDUNG, iNews.id - Pakar hukum tata negara dan pemerintahan Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menyatakan, pelanggar kebijakan pembatasan sosial berskala (PSBB) tidak bisa dipidana. Pasalnya, penerapan kebijakan PSBB mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub).

Pernyataan tersebut disampaikan Asep menyikapi penetapan status tersangka Habib Rizieq dalam kasus kerumunan massa di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh Polda Metro Jaya. 

Baca Juga

Tanpa Izin Orang Tua Murid, KBM Tatap Muka Tak Akan Digelar di Cimahi

"Pelanggar PSBB itu tidak bisa dipidana," kata Asep melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (12/12/2020) malam.

Asep mengatakan, ancaman pidana terhadap Habib Rizieq atas kasus tersebut tidak bisa dibenarkan. "Sanksi paling tinggi pelanggar PSBB itu denda untuk perseorangan dan pencabutan izin usaha bagi perusahaan. Jadi, kasus kerumunan massa HRS tidak bisa dipidana," ujarnya.

Baca Juga

Ada 8 Kampung Donor di KBB, Warga Semakin Mudah Sumbangkan Darah

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tutur Asep, memang disebutkan bahwa pelanggar dapat dikenai sanksi pidana. Namun, sanksi pidana itu dapat diterapkan jika perbuatan pelanggar terbukti menimbulkan wabah meluas sehingga tidak terkendali.