Tangkal Potensi Gangguan Kamtibmas, Wagub Jabar Minta Intel Berbaur dengan Warga

Kamis, 17 Desember 2020 - 16:30:00 WIB

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat menjadi keynote speech dalam Rapat Koordinasi Kominda Jabar di Hotel Grand Preanger, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (17/12/2020). (Foto: Istimewa)

Apalagi, kata Uu, Jabar merupakan wilayah penyangga ibu kota Negara yang dapat memengaruhi kondusivitas nasional. "Intelijen bisa menditeksi dini situasi dan kondisi masyarakat, sehingga stabilitas kamtibmas di Jawa Barat dapat terus terjaga," kata Uu.

PGI Jawa Barat Imbau Jemaat Rayakan Natal dan Tahun Baru dari Rumah secara Daring

Uu pun mengapresiasi kegiatan Rapat Koordinasi Kominda Jabar yang sangat bermanfaat karena dapat memunculkan ide dan inovasi terbaru demi kondusivitas Jabar terjaga. "Selain itu, juga bisa bersilaturahmi denga Kominda di seluruh Jawa Barat," ujarnya.

Uu meuturkan, intelijen dapat lebih berbaur dengan berbagai unsur, baik tokoh masyarakat, agama, pengusaha, maupun unsur lainnya dalam upaya menyerap berbagai informasi untuk dapat segera ditindaklanjuti.

"Kami berharap, intelijen bisa lebih bersatu dengan masyarakat, dapat memanfaatkan tokoh masyarakat untuk mendekati mereka-meraka yang dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi," tutur Uu.

Sementara itu, dalam paparannya yang bertema "Peran Intelijen di Daerah", Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Jabar, Brigjen TNI Dedy Agus Purwanto juga menyatakan, peran intelijen di Jabar masih sangat diperlukan.

Guru Besar UPI Nilai Kritik Ridwan Kamil Terhadap Mahfud MD Tak Politis

Diakuinya, Jabar merupakan provinsi yang dinamis, baik dari aspek keamanan, ketertiban, politik, hingga isu strategi, seperti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2010 di Jabar. Di ajang pesta demokrasi tersebut, kata Dedy, pihaknya merekomendasikan pengawalan protokol kesehatan secara ketat.

"Dalam deteksi dini kerawanan Pilkada Serentak 2020 di Jabar, kami rekomendasikan imbauan, agar tidak melakukan euforia kemenangan berlebihan, apalagi melakukan pengumpulan massa yang banyak. Kami juga rekomendasikan pasangan calon (kepala daerah) menunggu hasil (penghitungan suara) resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata Uu.