Ratusan Honorer Satpol PP KBB Terancam Dirumahkan, Digaji hanya Sampai September 2022 

Satpol PP KBB, tutur Asep, terancam kehilangan ratusan personel apabila dalam APBD Perubahan nanti gaji mereka tidak dianggarkan. Apalagi seorang Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dilarang melakukan ikatan kontrak apabila anggarannya tidak tersedia.

Baca Juga

Polemik soal Tuan Rumah Porprov Memanas, KONI KBB dan Plt Bupati Saling Lempar Argumen

Kebutuhan anggaran untuk menggaji para personel Satpol PP yang berstatus TKK selama setahun diperkirakan mencapai Rp4 miliar. Setiap orangnya rata-rata menerima Rp3-Rp3,2 juta per bulan, disesuaikan dengan pendidikan dan masa kerja.

Asep Sehabudin berharap saat APBD Perubahan nanti ada anggaran tambahan untuk gaji para personelnya. Namun jika nantinya benar-benar dirumahkan maka kekuatan Satpol PP akan berkurang dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya, karena hanya tersisa sekitar 64 orang yang terdiri dari PNS dan CPNS. 

Baca Juga

TPST Cilame Bakal Dibangun Oktober 2022 padahal Ditolak Warga, Ini Alasan Pemda KBB

"Idealnya kebutuhan personel Satpol PP KBB itu sekitar 250 orang, jadi sebenarnya sekarang belum ideal. Apalagi kalau jumlahnya harus kembali dikurangi, pasti akan sangat berimbas," tuturnya.

Editor: Agus Warsudi