Pemkab Bandung Barat Dituding Tak Serius Jalankan PPKM Darurat

"Saya minta Plt Bupati KBB segera bertindak. Khawatirnya para pekerja dan keluarga pekerja akan semakin banyak yang berjatuhan, apalagi mereka sangat rentan terpapar mengingat banyak yang belum divaksin," kata Asep yang juga tercatat sebagai anggota Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat ini. 

Baca Juga

Tekad Ingin Berkurban, ART di Sukabumi Kumpulkan Koin Selama 2 Tahun

Dirinya juga mempertanyakan anggaran PPKM Darurat di KBB yang tidak dibuka ke publik. Padahal Kabupaten Bandung mengalokasikan Rp80 miliar buat PPKM Darurat, kemudian Kota Bandung menyiapkan Rp30 miliar. Salah satunya digunakan untuk bantuan makanan bagi warga yang sedang menjalani isoman.

"Apakah KBB mengalokasikan anggaran buat PPKM Darurat? Kalau ada buat apa, kalau buat pasien yang isoman di lingkungan sekitar saya tak satupun dapat. Padahal ini PPKM Darurat udah mau berakhir, apa mesti nunggu jatuh korban dulu," ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), KBB, Panji Hermawan menyebutkan, dari sekitar 800 perusahaan di KBB ada yang bergerak di sektor esensial dan Non-esensial. Pihaknya juga banyak menerima masukan kalau masih banyak perusahaam nonesensial di KBB yang beroperasi normal selama PPKM Darurat. 

"Banyak masukan ke kita soal perusahaan yang masih beroperasi. Makanya Disnaker telah berkoordinasi dengan Tim Satgas Covid-19, TNI, Polri, dan camat melakukan sidak di kawasan industri Batujajar. Itu akan terus di lakukan ke wilayah Padalarang dan Ngamprah, untuk menegakkan aturan PPKM Darurat," ucapnya. 

Editor: Asep Supiandi