Massa FPP Geruduk Setda Sukabumi, Tuntut Transparansi Pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan

"Kami Forum Pemuda Palabuhanratu menekankan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Ini yang masih gugur dilaksanakan karena dalam beberapa kali, pertama pada 12 Juni 2023 dan 26 Juli, kami tidak mendapatkan transparansi terkait mekanisme termasuk penentuan pemenang pengadaan alkes ini seperti apa," ujar dia.

Baca Juga

HUT ke-78 Kemenkum HAM, Bantuan Sembako Disebar di Palabuhanratu Sukabumi

Selain itu, Friadi Mahyuzar juga menyuarakan bahwa aturan e-katalog untuk pengadaan antropometrik dengan USGkid yang diterbitkan pada 2023 seharusnya sudah diikuti oleh Dinkes Kabupaten Sukabumi. Namun, diduga ada aturan-aturan yang tidak dipatuhi oleh dinas. 

"Sedangkan aturan e-katalog, per 2023 ini, khusus untuk pengadaan antropometrikid dengan USGkid itu ada juklak juknis yang tertuang dalam surat edaran bersama tiga kementerian. Diduga ada aturan yang tidak dipatuhi oleh Dinkes Sukabumii," tutur Friadi Mahyuzar.

Baca Juga

Janda Muda Cantik Jadi Bandar Obat Keras Ilegal di Sukabumi, Barang Dikirim Orang Tua

Sementara itu Kepala Bidang PUK Dinkes Kabupaten Sukabumi Yayat tidak dapat membeberkan informasi publik mengenai pengadaan alkes antropometrik. Dia mengaku hanya mewakili pimpinan yang tak dapat hadir menemui massa FPP.

"Terim kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan aspirasinya. Saya perwakilan dari dinas kesehatan hanya kebetulan hari ini pimpinan lagi ada kegiatan di utara. Pimpinan pa sekdis juga lagi cuti. Mengenai antropometrik, PPK-nya juga lagi ada kegiatan dengan kepala dinas. Untuk pengadaan antropometrik secara langsung saya tidak ada kewenangan," kata Yayat.