Kasus Pemalsuan Dokumen PPDB Jabar 2023 Bertambah, Tersebar di 15 Kota dan Kabupaten

"Jadi variasinya tidak hanya di sekolah unggulan. Ada juga yang bukan unggulan. Tidak selalu yang berada di pusat kota," tutur Kadisdik Jabar.

Baca Juga

Buka Perdagangan BEI, Pemprov Jabar, OJK dan bank bjb Siap Akselerasi Literasi-Inklusi Pasar Modal kepada ASN

Wahyu Mijaya mengatakan, dokumen yang dipalsukan oknum orang tua murid adalah Kartu Keluarga (KK). Cara pemalsuan dokumen kependudukan yang digunakan tersebut cukup canggih.

"Kalau kami QR kode, jadi bukan QR kode dari Disdukcapil. Jadi dia buat dan tersambung kepada url seolah-olah disdukcapil. Sehingga verifikator bisa jadi (terkelabui)," ucap Wahyu Mijaya.

Baca Juga

Profil dan Prestasi Asep N Mulyana, Putra Tasikmalaya Calon Penjabat Gubernur Jabar

Wahyu berharap, semua pihak untuk bersabar terkait dengan temuannya tersebut. Sebab, Disdik Jabar akan melakukan verifikasi lebih lanjut. "Mudah-mudahan dalam waktu ke depan kami bisa meyakini data mana yang fiktif dan asli. Kami mohon waktu," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengambil tindakan tegas terhadap pemalsu dokumen PPDB 2023. Tercatat ada 80 dokumen yang dipalsukan dalam PPDB Jabar dan akan dilaporkan ke polisi.

Baca Juga

Ini 3 Nama Calon Pj Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil, Ada Orang Istana hingga Eks Kajati 

Ridwan Kamil mengatakan, penemuan 80 dokumen palsu itu didapatkan setelah penutupan PPDB 2023 Jabar beberapa hari kemarin. Oknum orang tua siswa menggunakan dokumen palsu supaya sang anak bisa masuk sekolah pilihannya.

"Setelah 4700-an siswa dengan domisili palsu dibatalkan keikutsertaannya, ditemukan sekitar 80-an kasus pemalsuan syarat PPDB 2023, dengan modus mengedit secara elektronik QR code Kartu Keluarga (KK) yang link-nya masuk ke website dukcapil palsu," ujar Kang Emil, sapaannya lewat akun Instagram pribadinya, Selasa (1/8/2023).

Editor: Agus Warsudi