Disharmoni Perda KTR Bogor dengan PP 109 Tahun 2012 Timbulkan Ketidakpastian Usaha

JAKARTA, iNews.id – Kalangan dunia usaha menilai Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pemkot Bogor Nomor 10 Tahun 2018 menghambat iklim usaha. Regulasinya dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ekonomi rakyat serta kepastian berusaha bagi para investor.

Perda perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 itu tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Baca Juga

Pipa PDAM Bocor, Trotoar di Jalan Pledang Bogor Longsor 4 Meter

Pada pasal 16 ayat 2 Perda KTR disebutkan, orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di tempat umum dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok. Sementara PP No 109 Tahun 2012 masih memperbolehkan pemajangan produk rokok di tingkat ritel.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menjelaskan, kondisi ini memunculkan ketidakpastian usaha bagi masyarakat golongan kecil yang berprofesi sebagai pedagang, maupun usaha sedang dan menengah, yang bergerak di penjualan ritel.

Baca Juga

Bangun Tugu Selamat Datang, Pemkab Bogor Siapkan Dana Rp4 Miliar

“Pertanyaannya simpel, rokok itu barang legal atau tidak? Putusannya, rokok adalah barang yang legal dan boleh untuk diperjualbelikan. Dalam konteks itu, apa yang diatur di Bogor ini paradigmanya antirokok. Apakah benar (kebijakan) seperti itu? Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa rokok adalah barang legal,” kata Endi pada Diskusi Trijaya FM bertema “Uji Materi Perda KTR Bogor dan Kepastian Investasi di Era Jokowi” di Jakarta (13/2/2020).