19.066 Buruh di Sukabumi Terkena PHK akibat Resesi Ekonomi Global
Rabu, 09 November 2022 - 09:01:00 WIB
Dharmawan Hadi 
Lebih lanjut Iyos menilai bahwa antisipasi dengan adanya PHK, Pemkab Sukabumi otomatis harus segera mengambil langkah melalui program yang harus dilakukan oleh dinas terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga
Ngeri, Sopir Truk Boks asal Batang Tewas Tergencet usai Tabrakan di Tol Cipali
Terlebih lagi, ujar Iyos, yang paling penting nanti di ujung tahun 2022 ini, mencermati kondisi lain dan sebagainya, baik persoalan sosial, ekonomi dan juga politik untuk mempersiapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tahun 2023.
"Iya, ini juga harus kita persiapkan agar UMK-nya stabil. Intinya, kondisi perusahaan tetap bisa stabil dan para pekerja juga harus stabil. Makanya penetapan UMK untuk 2023 ini, harus holistik dan dikaji secara utuh dan menyeluruh agar hasilnya mendapatkan kesepakatan bersama-sama dan tidak ada kesalahan," ujar Iyos.
Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Jabar
73.000 Buruh di Jabar Terkena PHK, Apindo Harap Ada Win Win Solution
Jatim
Khofifah Minta Tak Ada PHK Karyawan, Ini Jawaban Bos Maspion Alim Markus
Jabar
Gegara Sepi Order dan UMK Tinggi, 4 Perusahaan Padat Karya di Purwakarta Tutup
Jabar
Solusi Korban PHK Perusahaan Tambang, Disparbud KBB Tawarkan Opsi Destinasi Wisata
Jabar
Cerita Miris Eks Pekerja Tambang di KBB, Terpaksa Jualan Cilok demi Hidupi Keluarga
Jabar