25 Jalan di Jakarta Bakal Berbayar, Alasannya untuk Urai Kemacetan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggaungkan rencana penerapan ruas jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan demi mengurai kemacetan.

Wacana ruas jalan non-tol berbayar sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi penerapannya tak kunjung dilakukan. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan sehingga Pemprov harus menunda rencana tersebut.

Baca Juga

Kisah Unik PO Bus Sahaalah Berdiri Diawali dari Masalah, Kok Bisa?

Namun, rencana tersebut kembali menjadi topik utama pada 2023, demi mengurai tingkat kemacetan di Jakarta yang sudah semakin tinggi. Aturan ini juga sudah tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disetujui Gubernur terdahulu, Anies Rasyid Baswedan.

Dalam regulasi tersebut tertuang pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa pengendalian lalu lintas secara elektronik diselenggarakan pada kawasan yang memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 pada jam puncak atau sibuk.

Baca Juga

Deretan PO Bus di Indonesia Ganti Panglima Perang, Rian Mahendra dan Aprilia D Lestari Paling Mengegerkan

Penerapannya juga harus memiliki 2 (dua) jalur jalan dan setiap jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur. Jalan tersebut juga hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km/jam pada jam sibuk.