Status DPO, Dito Mahendra Terus Dicari Bareskrim Polri

Dalam kasus ini, Dito diduga melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Baca Juga

Kasus Dugaan Penistaan Agama, Bareskrim Akan Periksa Pihak Internal Ponpes Al-Zaytun

Pasal tersebut menyatakan bahwa "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak".

Nama Dito telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Baca Juga

Kabareskrim Baru Komjen Wahyu Widada Punya Harta Rp5,7 Miliar

Bareskrim Polri saat ini meningkatkan status penyidikan terkait dengan pengusutan pihak-pihak yang diduga membantu menyembunyikan Dito Mahendra selama pelariannya dari kejaran polisi.

Penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 221 KUHP yang menyebutkan bahwa "obstruksi keadilan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berusaha menghalangi suatu proses hukum".

Editor: Muhammad Fida Ul Haq